This book includes a plain text version that is designed for high accessibility. To use this version please follow this link.
Kehilangan pasokan air sangatlah rawan karena membahayakan pertanian irigasi dan ketahanan pangan, serta anjloknya hasil panen padi. Selain itu, sudah cukup jelas dalam pembahasan bahwa deforestasi merupakan penyebab terjadinya banjir dalam dekade terakhir ini dengan korban lebih dari 500.000 orang di Aceh saja. Hal ini ditambah lagi dengan efek pembakaran atau pembukaan lahan gambut, yang mengakibatkan hampir 500 peristiwa kebakaran antara tahun 2000 hingga 2010 di hutan rawa gambut Tripa. Akibat kebakaran tersebut terhadap kesehatan manusia dan perekonomian secara keseluruhan sangat besar. Kebakaran di Indonesia pada tahun 1997 dan 1998 mengkibatkan sekitar 20 juta orang yang tinggal di wilayah Asia Tenggara menghirup asap berbahaya dan menghambat pembangunan ekonomi. Biaya kebakaran tahun 1997/1998 dalam hal dampak negatif terhadap pariwisata dan transportasi, merusak tanaman dan kayu, peningkatan biaya perawatan kesehatan dan lain-lainnya diperkirakan mencapai sekitar 10 miliar dollar AS (Rp90 trilliun).


Deforestasi juga berpengaruh langsung terhadap orangutan. Pada tahun 1990, lebih dari 1.000 orangutan tersisa di hutan hujan Tripa. Dengan tingkat kehilangan hutan yang terjadi saat ini, maka ada kemungkinan orangutan bisa punah secara lokal di daerah Tripa pada tahun 2015.


Isu utama terkait perluasan deforestasi di lahan gambut adalah peningkatan emisi karbon dioksida dan metana (dua gas rumah kaca utama). Lahan gambut, dimana ditemukan kepadatan tertinggi populasi orangutan,


adalah salah satu penyerap


karbon yang paling penting di planet ini - gambut Indonesia menyimpan 54 Gt karbon, lebih tinggi dari negara tropis lain sementara untuk penyimpanan karbon di lahan gambut, Indonesia menduduki peringkat ketiga di dunia.


Nilai karbon hutan non-gambut diperkirakan antara 3.711- 11.185 dolar AS (Rp33.399.000-Rp100.665.000) per ha untuk jangka waktu 25 tahun. Jumlah ini lebih tinggi dari semua jenis pemanfaatan lainnya yang sudah dikaji (agroforestri, penebangan kayu secara lestari dan kopi, antara lain) kecuali untuk kelapa sawit, yang memiliki kisaran nilai setara dengan karbon (Nilai Bersih Sekarang sebesar 7.832 dolar AS atau Rp70.488.000 per ha). Untuk hutan di lahan gambut perhitungan Nilai Bersih Sekarang dari kredit karbon hasil deforestasi yang dihindarkan adalah antara 7.420-22.090 dolar AS (Rp66.780.000-Rp198.810.000) per ha untuk jangka waktu 25 tahun, suatu nilai yang cukup untuk mengimbangi peluang pembiayaan untuk konversi hutan primer menjadi perkebunan kelapa sawit. Memasukkan nilai jasa ekosistem lainnya (3.735 dolar AS atau Rp33.615.000 per hektar untuk jangka waktu 30 tahun) dalam perbandingan bisa membuat konservasi hutan bahkan lebih kompetitif dibandingkan dengan semua penggunaan lahan alternatif. Jadi, pertumbuhan ekonomi yang kuat dapat dicapai dengan memprioritaskan konservasi hutan sekaligus memenuhi kebutuhan peningkatan perkebunan kelapa sawit dan produk pertanian lain dengan meningkatkan hasil panen dan mengendalikan pembangunan pertanian baru atas lahan yang rendah nilai penggunaannya saat ini.


Sebuah peluang analisa pembiayaan untuk rawa Tripa dan hutan pegunungan Batang Toru dimana orangutan berada, mengindikasikan bahwa menawarkan alternatif perubahan pemanfaatan lahan yang paling menguntungkan (dari hutan yang


tidak terganggu hingga perkebunan kelapa sawit),


diperlukan harga pasar karbon sekitar 10 dolar AS (Rp90.000) per ton karbon dioksida ekuivalen (tCO2 14


e). Walaupun harga


Meskipun demikian, hal tersebut penting sekali, bahwa langkah- langkah sudah diambil untuk memastikan bahwa dana untuk perlindungan hutan digunakan sebagaimana yang dimaksudkan. Tantangan utama di sini tidak hanya terletak pada kompleksitas lintas sektoral dan geografis hutan serta pengelolaan lahan di Indonesia, tetapi juga dalam kenyataannya bahwa banyak dari penebangan adalah ilegal dan melibatkan kegiatan kriminal transnasional, yang melampaui batas kekuasaan setiap instansi penegak hukum nasional.


Jaringan ilegal ini menyedot sumber daya dari Indonesia, dan mengacaukan upaya pencegahan deforestasi dan tujuan pengurangan emisi gas rumah kaca. Perhitungan dalam laporan ini menunjukkan bahwa penebangan liar merupakan penyebab atas hilangnya 380.000 hektar hutan per tahun antara 1985 hingga 2007, atau sebanding dengan nilai karbon dari pencegahan deforestasi sekitar 1 miliar dolar AS (Rp9 triliun) per tahun untuk pulau Sumatera saja. Hasil positif yang terlihat di Indonesia dari peningkatan penegakan hukum mungkin masih untuk jangka pendek jika jaringan kejahatan lintas batas terus beroperasi tanpa bisa diatasi, karena mungkin mereka hanya pindah daerah operasi dan dapat kembali setelah hilang untuk sementara. Jadi, hasil yang diperoleh dari pelestarian hutan dan pengurangan emisi diimbangi pula dengan kerugian yang terjadi di tempat lain.


Mengingat luasnya kegiatan ilegal, adalah penting bahwa dukungan dan penilaian jasa ekosistem, dan pembayaran tersebut melalui pasar karbon atau sebaliknya, perlu diiringi dengan pemantauan dan penegakan hukum di lapangan. Upaya menghadapi kejahatan terorganisir diperkuat secara penuh dan menghubungkannya dengan inisiatif lain seperti FLEGT (Forest Law Enforcement, Governnance and Trade) dan badan-badan PBB lainnya yang relevan termasuk INTERPOL, kegiatan ilegal tertentu yang mengancam hutan, tidak dapat diatasi dengan hanya mengandalkan penegakan hukum di tingkat nasional.


karbon tergantung pada sejumlah faktor, 10 dolar AS / tCO2 e).


e


adalah baik dalam kisaran harga pasar sukarela yang telah dicapai hingga saat ini oleh proyek-proyek REDD (9,43 - 17,00 dolar AS atau Rp84.870 – Rp153.000/t CO2


Hasilnya menunjukkan bahwa peralihan menuju bentuk pembangunan lestari didasarkan pada pertimbangan nilai penuh jasa ekosistem yang disediakan hutan dan ekosistem lainnya tidak akan mengurangi proporsi relatif peluang pendapatan bagi pemerintah meskipun terjadi peningkatan peluang ekonomi bagi masyarakat lokal. Meningkatkan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial, seraya mengurangi risiko lingkungan dan dampak ekologis adalah merupakan inti dari perpindahan menuju Ekonomi Hijau, Inisiatif UNEP yang diperkenalkan pada tahun 2008 dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial, sementara secara signifikan mengurangi persoalan lingkungan dan ekologi.


Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah penting ke arah tujuan ini: Pada tahun 2010 Pemerintah RI menandatangani kesepakatan LoI (Letter of Intent) tentang REDD dengan Pemerintah Norwegia dan menjanjikan penghentian selama 2 tahun untuk konsesi baru mengkonversi hutan alam dan gambut, meskipun masih banyak rincian penting yang belum ditentukan, dan emisi karbon nasional serta pemantauan perubahan pemanfaatan lahan, pelaporan dan sistem verifikasi saat ini sedang dalam pengembangan.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84