This page contains a Flash digital edition of a book.
bitranetnewsletter


Edisi 24 / Februari - April 2016 Untuk Kalangan Terbatas


Daftar Isi Tajuk Utama


- Hal-hal Pokok Mengenai Pengelolaan Keuangan Desa


- Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Desa


- Sumber Pendapatan Bagi Keuangan Desa


Advokasi


- Warga Desa Harus Kreatif Mengolah Data SID dan AKP


- Masyarakat Wajib Terlibat dalam Penyusunan RPJM Desa


Credit Union


- Dampak Keberadaan CU Bagi Masyarakat Desa


Pertanian


- Hadapi Tantangan MEA dengan Produk Pertanian Organik


Kesehatan Alternatif


- Wortel Panggang Gizinya Lebih Baik


Kabar Dari Kampung


- Pemerataan Partisipasi Pembangunan Desa Bingkat


Profil


- Mas Jun: Berpikir Sederhana, Semua Bisa Senang, Semua Jadi Sukses


8 7 7 6 5


4 5


2 3 3


Kemandirian Desa dalam Mengelola Keuangan Desa


Desa yang mandiri adalah desa yang mampu mengelola keuangannya sendiri,mulai


dari tahap perencanaan sampai pelaporan dan


pertanggungjawabannya. Kemandirian inilahyang nantinya terimplementasi dalam bentuk APB Desa. Sedangkan pemerintah daerah (provinsi) wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada Desa.


Sesuai amanat UU Desa, pembangunan di desa memang harus tepat sasaran. Makanya, prosesperencanaan dan pengelolaan keuangan desa (sebagai anggaran pelaksanaan pembangunan desa)harus


dilakukan


sesuai asasnya, yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran. Karena tujuan pembangunan bukan hanya infrastruktur, maka dalam proses kegiatan pengelolaan keuangan desa tersebut, peran masyarakat desa sebagai subjek pembangunan tidak bisa diabaikan begitu saja.


maka desa


Agar pengelolaan keuangan desa tidak melenceng dari peruntukannya, harus merujuk pada RPJM Desa yang ada, yang telah


dirumuskan dan disepakati bersama baik oleh pemerintahan desa maupun masyarakat. Secara transparan, pengelolaan keuangan desa ini tentunya dapat memberikan gambaran apa saja yang tercantum dalam RPJM Desa yang lalu diwujudkan lewat APB Desa, dan apakah sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa atau tidak. Selanjutnya, dengan partisipasi masyarakat,pengelolaan keuangan desa setidaknya dapat dikontrol dengan baik.


HIV/AIDS Jauhi Penyakitnya, Bukan Orangnya


Edisi 24: Februari - April 2016


Keuangan desa yang bersumber dari APBN, APBD,dan dana lainnya,inimemang dapat menjadi angin segar bagi proses kemandirian desa. Ke depan, pemerintahan desa dan masyarakatnya harus lebih kreatif lagi dalam mengelola keuangan desanya. Melibatkan masyarakat desa secara menyeluruh, sertaketerwakilan perempuan, lansia, remaja, dan warga miskinjuga perlu selalu dilakukan, agar kebijakan pembangunan desa sesuai dengan cita-cita yang diamanatkan UU Desa tersebut.(red)


1


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8