This page contains a Flash digital edition of a book.
bitranetnewsletter


Edisi 22 / Agustus - Oktober 2015 Untuk Kalangan Terbatas


Menyimak Amanat UU Desa Daftar Isi Tajuk Utama


- Wujudkan Desa Mandiri Melalui UU Desa


- Pemerintah Harus Tingkatkan Sosialisasi UU Desa


- Jurnalisme Warga Bantu Implementasikan UU Desa


Advokasi


- BITRA Indonesia Terima Penghar- gaan ASEAN Leadership Award


- BITRA Hibahkan Komputer Pendukung SID Tanjung Harap


Pertanian


- 4 Solusi Pertanian Berkelanjutan (Pertanian Organik)


5


Credit Union - Memilih Credit Union yang Tepat 6


Kesehatan Alternatif - 7 Khasiat Daun Bangun-Bangun


Kabar Dari Kampung


- Harga Sawit Anjlok, Hasil 1 ha Setara 1 Karung Beras


- Fluktuasi Voltase PLN Diduga Rusak Alat Elektronik Masyarakat Air Hitam


Profil


- Disiplin, Bersyukur, dan Berpikir Positif adalah Kunci Sukses Kegiatan Sosial


Edisi 22: Agustus - Oktober 2015 8 7 7 6


4 5


2 3 3


Sejak UU Desa disahkan Januari 2014 lalu, berbagai diskusi soal UU ini


menjadi topik hangat di kalangan masyarakat desa. Semangat membangun desa secara demokratis, mandiri, dan bermartabat, agaknya menjadi satu pola pikir positif dan ini merupakan kabar gembira bagi masyarakat yang memiliki cita- cita dan potensi untuk membangun desanya. Karena, saat ini, masyarakat desa adalah subjek bagi pembangunan desa. Banyak pihak berharap, dengan UU Desa ini, masyarakat desa mampu


mewujudkan kemandirian desanya, baik secara ekonomi, sosial, budaya, politik, maupun berbagai potensi lainnya yang tentunya dibangun secara partisipatif. Artinya, meskipun merujuk kepada rencana pembangunan daerah, bahkan rencana pembangunan nasional, desa tetap diberikan hak untuk menentukan arah dan kebijakan pembangunannya sendiri. Perwujudan desa bermartabat sebagai sebuah wilayah otentik yang dimiliki


masyarakat juga perlu didukung dengan inisiatif masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang ada di desa, yang merupakan pondasi dalam membangun desa. Secara tegas, UU Desa memberikan penguatan kewenangan desa untuk menuju desa bermartabat tersebut. Jadi, ke depannya, tidak ada lagi istilah desa itu sebagai wilayah udik, terpinggirkan, apalagi dianggap terbelakang dibanding kota.


Demikian pula dalam hal memajukan desa, semua dirumuskan secara


demokratis dan partisipatif. Perumusan hal-hal teknis seperti APBDes, RPJMDes, BUMDes, RKPDes, dan lainnya, harus melibatkan masyarakat desa secara aktif demi pembangunan desa yang berkeadilan, makmur, dan sejahtera. Untuk itu, UU Desa juga mewajibkan desa untuk membangun sistem informasi desa (SID), agar pelaksanaan pembangunan desa dapat lebih terkontrol oleh masyarakat desa secara luas dan transparan. Jadi, bicara UU Desa bukan semata soal dana desa yang 1 miliar itu. Tapi hal


mendasar adalah bagaimana memotivasi masyarakat desa agar berperan aktif dalam membangun desanya masing-masing. Kemandirian dalam mengelola pembangunan desa, punya wewenang dalam menentukan arah kebijakan, dan partisipatif dalam merumuskan hal-hal yang menyangkut kemajuan desa. Membangun desa bukan hanya urusan pemerintah, baik pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota semata, melainkan tugas masyarakat desa juga.(red)


1


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8