This page contains a Flash digital edition of a book.
bitranetnewsletter


Edisi 20 / Februari - April 2015 Untuk Kalangan Terbatas


Daftar Isi Tajuk Utama


- Perdes Lumbung Pangan sebagai BUMDes


- Perdes Penanaman Pohon untuk Konservasi DAS


- Perdes untuk Kembangkan Wisata Pedesaan


Advokasi


- Warga Desa Harus Aktif Menginformasikan Kondisi Desanya


- Pengetahuan Konservasi DAS sebagai Modal


- Semua Berkewajiban dalam Konservasi DAS


Pertanian


- Pupuk Organik, Solusi Terbaik Pertanian


Credit Union


- Kita Tidak Boleh Menjadikan Credit Union Seperti Kuburan


Kesehatan Alternatif


- Khasiat Biji Pisang Raja dan Bubur Beras Merah


- Atasi Gerah dengan Mengonsumsi Semangka Kuning


Kabar Dari Kampung


- Kampanye Konservasi DAS Wampu Lewat Tulisan


Profil


- Dari Hobi Ke Tanggung Jawab Sosial


Edisi 20: Februari - April 2015 8 7


6 7


6 5


4 4 5


2 3 3


Menguatkan Martabat Desa dengan Perdes


Sejak UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa disahkan, semangat membangun pedesaan seolah tumbuh menjadi kegembiraan baru. Apalagi dengan berkembangnya wacana “1 milyar 1 desa” yang ibarat angin segar di panas terik. Kendati demikian, di balik dinamika UU Desa tersebut, muncul pula


suatu kekuatiran, dana desa bisa menjadi jebakan bagi yang tak mampu memanfaatkannya secara kreatif dan produktif. Hal ini disinyalir karena masih banyaknya proyek pembangunan di desa yang dianggap tidak tepat sasaran. Sebelumnya, beberapa aktivis soal pedesaan menilai UU Desa ini dapat


mengapresiasi kepentingan masyarakat desa sekaligus mengakomodir perangkat desa dalam membangun kapasitas kinerjanya. Namun, tidak bisa pula dipungkiri kalau muncul kegelisahan dari berbagai elemen masyarakat manakala UU Desa ini disalahtafsirkan. Oleh sebab itu, para aktivis pedesaan mengingatkan, bahwa lahirnya


UU Desa ini bukan sekadar bicara soal uang. Karena hakikat UU Desa ini adalah mengembalikan martabat desa. Meskipun dana desa itu merupakan satu faktor yang mendukung pembangunan desa, tetapi dana desa jangan menjadi bancakan yang justru menimbulkan konflik baru. Yang terpenting adalah bagaimana desa, dengan UU Desa ini, bisa lebih kuat, mandiri, dan bermartabat. Satu cara bagaimana mewujudkan desa yang kuat, mandiri dan bermartabat itu adalah dengan membuat peraturan desa (Perdes), sebagai satu produk perundang-undangan yang lahir dari pemikiran masyarakat desa itu sendiri. Selain bertujuan untuk mengantisipasi kebocoran dana, hal-hal yang bersifat seperti kearifan lokal desa, BUMDes, aset desa, dan lain-lain, yang menopang kemajuan desa dapat dikelola secara baik dan maksimal, sesuai aturan yang jelas dan tegas. (red)


1


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8