This page contains a Flash digital edition of a book.
bitranetnewsletter


Edisi 19 / Nopember 2014 - Januari 2015 Untuk Kalangan Terbatas


Daftar Isi


Tajuk Utama - Konflik Agraria dan Kekerasan


- Kenapa Konflik Agraria di Indo- nesia Tak Pernah Padam?


- Tahun 2014, Konflik Agraria di Indonesia Meningkat


Advokasi


- RPJM Desa Partisipatif, Fungsi Pembangunan Awet


- Serikat Pekerja Rumahan Pertama Kali Terbentuk di Indonesia


- Budaya Sebagai Upaya Pemecah Kompleksitas Masalah


Pertanian


- Pertanian Organik Solusi untuk Perubahan Iklim & Ketahanan Pangan


Credit Union


- Pentingnya Kaderisasi untuk Perkembangan CU


Kesehatan Alternatif


- Memanfaatkan Khasiat Kapulaga 6 - Khasiat Daun Salam


Kabar Dari Kampung


- Peluncuran Buku Konflik Agraria untuk Antisipasi Land Grabbing


Profil


- Hidup Harus Bermanfaat Bagi Sesama


8 7 7 6 5 4


4 5


2 3 3


Konflik Agraria, Landreform dan Nasib Petani Berdasarkan catatan dari berbagai sumber, telah terjadi peningkatan


konflik agraria dari tahun ke tahun. Tahun 2012 jumlah konflik agraria 198 kasus, 369 kasus pada 2013, dan meningkat pada 2014 (472 kasus). Pada 2004- 2010 terdapat 1.520 konflik agraria dengan luas areal konflik 6,5 juta hektar. Bisa dipastikan, yang kerap menjadi korban dari konflik agraria ini adalah: petani. Ada banyak faktor kenapa penyelesaian konflik agraria seolah mengalami


jalan buntu. Pemerintah dengan sejumlah lembaganya yang berwewenang justru tak mampu menuntaskan sengketa agraria tersebut. Alih-alih menyelesaikan, pemerintah malah mengabaikan petani dan sering memihak para penyabot tanah rakyat (petani). Tambah lagi administrasi pertanahan yang buruk yang makin memicu konflik karena banyaknya kasus sertifikat ganda, seperti penerbitan hak guna usaha (HGU) dan hak guna bangunan (HGB). Meskipun ditengarai pemerintah ingin selalu mengedepankan mediasi


dalam menyelesaikan setiap konflik pertanahan yang melibatkan masyarakat petani dengan pihak tertentu, hampir bisa dipastikan masyarakat petani kalah apabila menyelesaikan konflik pertanahan di pengadilan. Oleh sebab itu, tak heran kalau dewasa ini muncul desakan dari berbagai elemen masyarakat yang perduli reformasi agraria, yaitu pemerintah harus segera membentuk Badan Penyelesaian Konflik Agraria. Badan yang berfungsi memeriksa ulang izin hak guna usaha (HGU) perusahaan ini nantinya akan memberikan rekomendasi kepada Presiden untuk mengembalikan hak masyarakat atas tanahnya. Mengingat jumlah konflik sengketa lahan yang terus meningkat tanpa ada


penyelesaiannya, tentu tak mudah mewujudkan cita-cita di atas. Tapi setidaknya, semangat reformasi agraria harus tetap menyala. Mengutip pidato Bung Karno: “Sebagai manusia, petani juga mempunyai harapan, dan mempunyai pula rasa gembira dan rasa kecewa. Kaum tani harus yakin bahwa ia bekerja untuk masa depannya... Landreform (reformasi agraria) berarti memperkuat dan memperluas pemilikan tanah untuk seluruh Rakyat Indonesia terutama kaum tani.” Semoga! (red)


Edisi 19: Nopember 2014 - Januari 2015 1


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8