This page contains a Flash digital edition of a book.
bitranetnewsletter


Edisi 14 / Januari - Februari 2014 Untuk Kalangan Terbatas


Mengatasi Alih Fungsi Lahan Lewat Kebijakan Publik Membangun kedaulatan pangan kiranya tak cukup dengan sekadar


Daftar Isi Tajuk Utama


- Lahan Pertanian: Antara Kebutuhan Petani dan Kebijakan Alih Fungsi 2


- Perlunya Kebijakan Atasi Ahli Fungsi Lahan Pertanian


- Tanah yang Tersedia untuk Pertanian


- Antara Alih Fungsi Lahan dan Kedaulatan Pangan


Advokasi


- Evaluasi, Refleksi & Perencanaan Partisipatif Masyarakat & BITRA Indonesia


- Perlu Penanganan Serius Lahan Pertanian Korban Sinabung


- Ratusan Pengungsi Sinabung Mendapat Layanan Akupresur


- Kebun Sawit di Sumut Bikin Debit Air Turun dan Irigasi Kering


Pertanian


- Sertifikasi Organik Beratkan Petani


Credit Union


- Analisis PEARLS untuk Pertumbuhan CU


Kesehatan Alternatif


- Pare: Sayuran Pahit dengan Segudang Manfaat


Profil


- Neneng: Perempuan Harus Mandiri dan Sejahtera


Kabar Dari Kampung


- Pengontrak Jalan & Pemerintah Desa Air Hitam Kurang Bertanggung jawab


- Mitra FM Bentuk Arisan


15 15


14 13 12 11


6 8 9


10


3 4 5


slogan saja. Hal ini harus dibarengi dengan tersedianya lahan pertanian yang cukup. Sayangnya, alih fungsi lahan pertanian pangan justru semakin meningkat. Belakangan ini saja, alih fungsi lahan ditaksir mencapai sekitar 80 ribu hektar per tahun. Oleh sebab itu, kampanye menolak alih fungsi lahan pun perlu


digalakkan kembali di kalangan petani, yang kemudian mesti didukung dalam bentuk kebijakan publik. Artinya, harus ada kebijakan publik yang real dari para stakeholder, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. Misalnya dengan merumuskan masalah alih fungsi lahan ini ke dalam perundang-undangan, seperti peraturan daerah (Perda), sebagai realisasi atas UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan. Tentu kita berharap bahwa lahirnya kebijakan atau Perda alih fungsi lahan ini sebagai dasar perencanaan pertanian untuk menjamin kontinuitas lahan pertanian. Kontinuitas lahan sangat penting dalam menjamin produksi pangan sehingga ketersediaan pangan akan terjaga. Karena itu, selain berupaya mempertahankan alih fungsi lahan, pemangku kepentingan pertanian juga menerapkan kebijakan intensifikasi pertanian guna meningkatkan produktivitas. Prioritasnya adalah mempertahankan luas lahan pertanian serta mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian, yaitu pada lahan-lahan yang subur dan sistem irigasi yang baik. Hal terpenting lagi adalah Perda tersebut mesti mengandung


muatan yang sangat strategis dalam perlindungan petani. Di antaranya menyangkut pemberian insentif pada petani, baik pengembangan infrastruktur pertanian, bantuan dana penerbitan sertifikat hak atas tanah sampai pada penghargaan bagi petani yang berprestasi. Selain itu, perlu juga sanksi bagi setiap pelanggarnya, baik sanksi pidana ataupun denda sesuai kewenangan daerah. Menyitir apa yang pernah dikatakan Ir. H. Soekirman, salah Bitra Indonesia, lahan sawah sebagai potensi


seorang pendiri


yang penting memang harus dipertahankan dengan UU, Perda dan pelarangan pengeluaran surat oleh Kepala Desa untuk lahan yang akan dialihfungsikan. Bahkan untuk mengantisipasi alih fungsi lahan, peran Kepala Desa sangat penting dalam pengendalian, dalam hal pembuatan atau pengalihan surat-menyurat tanah agar peruntukan bagi pemegang surat yang baru, lahan tidak beralih fungsi. (red)


1 Newsletter Bitranet / Edisi 14: Januari - Februari 2014


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16