This page contains a Flash digital edition of a book.
bitranetnewsletter


Edisi 13 / Nopember - Desember 2013 Untuk Kalangan Terbatas


Daftar Isi Tajuk Utama


- Organisasi Rakyat dan Gerakan Sosial


- Peran OR: dari Pemberdayaan Masyarakat ke Kebijakan Publik


- Partisipasi Masyarakat, Pasar, dan Kebijakan Lingkungan


Advokasi


- Kebun Polikultur Akan Jadi Pelindung Sungai di Langkat


- Ribuan Pohon Ditanam di Bantaran Hulu DAS Ular


- Pemerintah Belum Mampu Ciptakan Kedaulatan Pangan


- Kedaulatan Pangan: Antara Mimpi dan Harapan


- Paket Bali Disetujui, Presiden SBY Akan Wariskan Kemiskinan dan Kelaparan


Pertanian


- 5 Masalah yang Membelit Pembangunan Pertanian di Indonesia


Credit Union


- Bitra Indonesia Bentuk CU Induk FPERa Sumut


Kesehatan Alternatif


- KHASIAT DIBALIK RASA PAHIT DAUN PEPAYA


Profil


- Suratno: Ketua SERBILA yang Puitis


Kabar Dari Kampung


- Banjir Akibat Hujan Resahkan Petani Karet Sei Lepan


- Radio Tak Siaran Akibat Listrik Mati


15 15


14 13 12 11


6 7 8 9


10


2 3 4


- Partisipasi OR dalam Proses Pengambilan Kebijakan Lingkungan 5


Penguatan OR dalam Proses Kebijakan Publik


Semasa Orde Baru, sikap masyarakat yang termarjinalkan cenderung


tidak partisipatif. Hal ini dikarenakan pengaruh dominan negara yang mengakibatkan ketergantungan masyarakat terhadap negara. Akibatnya, perkembangan peran masyarakat sipil cenderung melemah. Di lain pihak, proses perencanaan kebijakan publik selama ini nyaris


tidak ’terjamah’ oleh kalangan masyarakat luas, khususnya kelompok marjinal, sehingga dibutuhkan sistem perencanaan dan penyelenggaraan urusan publik. Salah satunya adalah melalui perencanaan radikal (John Friedman: 1987) yang berfokus pada semangat pengorganisasian kekuatan rakyat agar dapat memperkuat posisinya ke arah transformasi sosial.


Tantangan terbesarnya adalah bagaimana meningkatkan


partisipasi rakyat dalam penentuan kebijakan publik. Adapun proses


partisipasi tersebut dapat memperkuat dan


memobilisasi masyarakat sebagai aktor dalam proses pembangunan mereka sendiri. Ketika masyarakat miskin (marjinal) berpartisipasi dalam proses pembangunan, mereka dapat meningkatkan kemampuan serta membangun perilaku yang menjadi modal untuk menyatu dalam interaksi sosial yang lebih luas. Menyangkut keterlibatan atau partisipasi rakyat dalam proses


penentuan kebijakan publik ini, terutama permasalahan yang strategis bagi mereka, tentu harus dilakukan dengan matang dan mempertimbangkan partisipasi rakyat. Keterlibatan yang dimaksud adalah melalui warga masyarakat yang terorganisir, seperti Organisasi Rakyat (OR), misalnya. Dalam konteks itu, keterlibatan rakyat dalam wadah OR tersebut relatif lebih mudah dan posisinya lebih kuat, dan komunikasi sosial lebih tertata. Nilai strategis keberadaan sebuah OR adalah untuk menjamin (mempermudah) keterlibatan rakyat dalam proses penentuan kebijakan publik. Lantas mengingat pelbagai pertimbangan, yang harus dilakukan untuk memperkuat OR adalah mengidentifikasi dan memahami situasi kontekstual-sosial dimana penguatan institusi tersebut dilakukan. Agar OR mampu terlibat dalam kebijakan publik, maka diperlukan dukungan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan legitimasi dan


kapasitas institusi, dan penguatan manajemen mobilisasi sumber daya. (red)


1 Newsletter Bitranet / Edisi 13: Nopember - Desember 2013


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16