This page contains a Flash digital edition of a book.
Edisi 3/Maret-April 2012 Untuk KalangantUn uk Kalangan Terbatas


erbatas


RUU ORMAS: RUU ORMAS: REVISI ATAU KEBIRI? REVISI ATAU KEBIRI? Daftar Isi


Tajuk Utama - Pro Kontra RUU Ormas


2


- RUU Ormas Juga Atur Sangsi Pelanggaran 3 - RUU Ormas Harus Dicabut Bukan Direvisi 4 - PHSK: Aksi Menentang RUU Ormas Meluas 4


Advokasi - Biaya Akan Naik, Para Petani Akan Menjerit 5 - Kenaikan Harga BBM Rugikan Petani


- Rakyat Sumut Menggugat Kenaikan BBM, Medan Lumpuh…!


- Mentan: Buat Perda Larangan Konversi Lahan Pertanian


- Aturan Digitalisasi Penyiaran Dipermasalahkan


6 6 7 7


- Dua Area Panas Konfl ik Lahan di Sumut 8 - MASYARAKAT ITU GURU: Refl eksi Sarasehan Ke-26 BITRA Indonesia


Pertanian - RI Mampu Ekspor Produk Organik


- Nurzanah: Yakinkan Petani dengan Keberhasilan ICS Padi Organik


10 11


Credit Union - Aset CU Aman Damai Mencapai 2,8 Miliar 12


Kesehatan Alternatif - Khasiat Buah Mahoni


- Manfaat ‘Bunga Kitolod’ untuk Pengobatan Mata


Profi l - SAR FM, Mencerdaskan Masyarakat Lewat Frekuensi


13 14


15 9


Dewasa ini, rancangan revisi Undang-Undang (RUU) Ormas kembali mewacana di tengah persoalan bangsa yang makin menumpuk. Pro-kontra wacana ini juga merebak di kalangan akedemisi dan elemen masyarakat, khususnya Ormas. Berbagai pihak bahkan menilai, RUU Ormas yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2010-2014 ini dapat mengekang kebebasan berbicara dan berkumpul bagi masyarakat yang sejatinya dilindungi konstitusi. Sehingga mencabut UU No. 8 Tahun 1985 tentang Ormas itu dianggap lebih efektif ketimbang merevisinya.


Mungkin tak ada salahnya kalau kita berkaca pada polemik antara Julius Hobson (dari Black United Front, BUF) dengan pemerintah Amerika di tahun 1970-an (dalam hal ini FBI). Saat itu Mahkamah Banding AS untuk District of Columbia mengeluarkan putusan: “Tindakan pemerintah untuk menghancurkan organisasi resmi atau menghalangi keanggotaan kelompok itu adalah tidak konstitusional.” Serujuk dengan itu, Amandemen Pertama Bill Of Rights juga menegaskan: “Kongres tidak boleh membuat undang-undang yang membatasi hak seseorang untuk berkumpul dengan damai.”


Kembali ke wacana Ormas tadi. Berawal dari kesamaan visi-misi, profesi, ataupun faktor lainnya, tentu hadirnya Ormas adalah sebagai jawaban atas “kekurangakuratan” pemerintah dalam hal menjalankan fungsinya sebagai pengabdi masyarakat. Paling tidak, kegiatan berserikat ini merupakan salah satu cara bagi masyarakat untuk dapat mengontrol kinerja pemerintah.


Salah satu faktor sehingga mewacananya RUU Ormas tadi adalah maraknya konfl ik komunal maupun benturan horizontal yang melibatkan Ormas. Begitupun, perlulah dipahami kenapa hal-hal semacam ini sampai terjadi. Pertama, tidak puasnya kelompok masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Kedua, lemahnya hukum dalam menindak kekerasan yang dilakukan “oknum” Ormas. Ketiga, tidak adanya kedisiplinan Ormas dalam membina anggotanya sehingga suka bertindak sporadis dan pragmatis, bahkan cenderung agresif. Keempat, Ormas yang kerap bersensasional (baca: melakukan kekerasan) dipastikan tidak punya ideologi bertoleransi. Sehingga ketika katup reformasi terbuka, terjadi eforia kebebasan yang kebablasan.


Kendati demikian, regulasi Ormas yang terkesan mengebiri Ormas justru akan berbuah pahit. Sebab berpatokan pada indikasi kekerasan yang dilakukan “oknum” Ormas semata bukanlah sikap cerdas dan bijaksana. Apalagi kalau sampai harus mengekang hak kebebasan berbicara dan berkumpul seseorang. Bagaimanapun, pembangunan di masyarakat, baik secara fi sik, sosial, maupun spiritual sangat membutuhkan peran aktif Ormas. (red)


Newsletter Bitranet / Edisi 3: Maret-April 2012 1


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16