This page contains a Flash digital edition of a book.
Edisi 2/Januari-Februari 2012 Untuk Kalangan Terbatas


ANTARA LUMBUNG DAN LAMBUNG RAKYAT


Daftar Isi


Tajuk Utama - Mentan Tekankan Pentingnya Sistem Distribusi Pangan Global dan Pemanfaaatan Lahan Pekarangan


- Pemerintah Tidak Terapkan Hak Atas Pangan Sebagai Hak Asasi Rakyat Indonesia


- Penuhi Hak Atas Pangan Bangsa Sendiri Dulu Sebelum Feed the World


Advokasi - Jeritan Pilu Dari Kualanamu


- Keringnya Sumur Warga Penataan, Diduga Akibat Pabrik Air Kemasan Danone


- Gunakan Kearifan Lokal untuk Hadapi Perubahan Iklim


- Akhiri Polemik Air Asin Masuki Persawahan di Desa Percut


- Mengukur Peningkatan Keberdayaan Masyarakat


- Memahami Perubahan Iklim Melalui Pagelaran Wayang


- Menteri Pertanian Dukung Pembentukan Lembaga Pembiayaan bagi Petani


Pertanian - Petani Wampu Budidayakan 15.000 Batang Gaharu


- Semut Pengendali Hama Tanaman


Credit Union - Bagaimana Credit Union Berkembang?


Kesehatan Alternatif - Manfaat Buah Apel Bagi Kesehatan - Khasiat Buah Manggis - Khasiat Tanaman Sidaguri


Ketika jumlah penduduk makin meningkat, hal dilematis yang biasanya jadi persoalan ada- lah hal pangan. Terutama di negara berkembang yang pertumbuhan ekonominya lamban, niscaya ini akan mempengaruhi ketahanan pangannya. Dampak lainnya adalah bahaya ke- laparan yang bakal mengancam. Persis laporan World Food Program yang memperkirakan sekitar 854 juta jiwa di seluruh dunia terancam kelaparan.


2 3 4


5 6 6 7 8 8 9


10 10


- Panen Perdana Ubi Raksasa Petani Sergai 11 12


13 14 14


Profil - Merawat Masyarakat Dengan Klinik Herbal 15


Di Indonesia, sejak UU No 7 Tahun 1996 digulirkan, isu ketahanan pangan seakan menjadi wacana strategis dalam mengantisipasi ancaman kelaparan tersebut. Bagi pemerintah ke- bijakan tentang Pangan ini lantas menjadi motivasi untuk meningkatkan kapasitas produksi pangan nasional. Paling tidak sebagai acuan bagi negara dalam mencukupi kebutuhan pangan rakyatnya.


Tentu soal ketahanan pangan ini bukan persoalan gampang. Terjadinya konversi lahan per- tanian ke non pertanian adalah salah satu aspek yang mempengaruhi ketahanan pangan, di mana konversi lahan tadi jelas membuat stok pangan jadi berkurang. Ironisnya, hasil sensus lahan yang dilakukan Kementerian Pertanian menunjukkan, bahwa konversi lahan pertanian mencapai 600 ribu ha (2007-2010). Tak heran kalau negara kita masih mengim- por beras.


Di lain pihak, adanya program diversifikasi pangan, seperti “One Day No Rice” justru terke- san pragmatis. Termasuk isu “Feed the World”, memberi makan dunia. Bahkan isu-isu ini seolah menjelaskan bahwa negara kita gagap mengatasi persoalan pangan. Tak beda jauh ketika isu swasembada beras pada 2004 yang terhempas oleh berita kelaparan kronis di 10 kabupaten di Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 2005. Pendek kata, negara cenderung keliru saat mendesain kebijakan pangan buat kesejahteraan rakyatnya. Bahkan istilah swasem- bada beras ketimbang swasembada pangan saja sudah jadi bagian dari persoalan keta- hanan pangan. Belum lagi soal pangan transgenik yang berbuntut polemik di masyarakat.


Barangkali ide proyek ANP (Applied Nutrition Program) pada 1969 perlu dipikirkan kem- bali. Yakni memanfaatkan bahan pangan lokal agar masyarakat bisa terpenuhi kebutuhan pangannya, sehingga tidak terjadi kelaparan. Termasuk juga mengaktifkan kembali fungsi lumbung padi masyarakat desa (LPMD) dan menerapkan Marketable Plus dalam acara panen raya. Hal ini agar tercipta keseimbangan pangan yang sebenarnya.


Upaya memperjuangkan nasib petani dengan menegaskan kembali UU Pokok Agraria pun perlu dilakukan. Selain menyerap tenaga kerja, hal ini juga untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional. Sebab mengacuhkan pangan rakyat, apalagi membiarkan kelaparan ter- jadi, merupakan pelanggaran HAM berat.(red)


Newsletter Bitranet / Edisi 2: Januari-Februari 2012 1


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16