This page contains a Flash digital edition of a book.
Edisi 1/November-Desember 2011


Daftar Isi


Tajuk Utama - Pernyataan SBY Soal Pelanggaran HAM Berat Dipertanyakan


- Refleksi HAM 2012: Tahun Penuh Keprihatinan


Advokasi - Konflik Tanah Wujud Kegagalan Negara


- Komisi A DPRD SU Bentuk Pansus Tanah


- Reforma Agraria Paham Kebangsaan yang Anti Kapitalis


- Ribuan Massa Blokir Depan Kantor Gubsu dan DPRDSU


- Petani Sei Kopas Datangi Kantor Bupati Asahan


- Petani dan nelayan bisa jadi peserta Jamsostek


- Masyarakat Sipil Minta Menhut Tunda Eksekusi Putusan MA terhadap TNBG


- Konservasi DAS Sei Ular dan Peningkatan Kapasitas Menuju ISO


Pertanian - Pertanian Organik: Antara Peluang dan Tantangan


- Nilai Ekologis Bambu pada Pertanian Organik


Credit Union - Sistem Tanggung Renteng pada Risiko Ternak Sapi


- Peran Credit Union Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan


Kesehatan Alternatif - Daun Pegagan Untuk Kecerdasan - Manfaat Buah Sirsak Yang Luar Biasa


- Manfaat Daun Pepaya Untuk Kesehatan


- Khasiat Buah Belimbing


Kabar Dari Kampung - Mekarnya “MAWAR” Di Namo Pinang


2 3


5 5 6 6 7 7 8 9


10 11


12 13


14 14


15 15


16 Newsletter Bitranet / Edisi 1: November-Desember 2011


JALAN BERLIKU PERJUANGAN HAM


Andai seseorang hidup tanpa hak asasi, dapatkah ia bertindak sebagai manusia sejati? Tentu pertanyaan ini membutuhkan renungan panjang, sepanjang sejarah umat manu- sia itu sendiri. Namun ibarat tersesat di labirin gelap, agaknya persoalan hak asasi ma- nusia (HAM) ini selalu membentur “tembok hitam”. Begitupun, perjuangan HAM adalah perjuangan anak manusia yang tidak akan ada hentinya.


HAM ”ada” dan melekat pada setiap manusia, serta bersifat universal. Tak heran, per- soalan HAM menjadi wacana dan kajian bagi sejarah kemanusiaan. Di Inggris, Magna Charta atau Piagam Agung (1215) menjadi simbol bagi perlindungan hak-hak asasi manusia. Revolusi di Amerika (1776) juga memunculkan Declaration of Independence, yang konon mengadopsi pemikiran John Locke, bahwa manusia yang berkedudukan sebagai warga negara hak-hak dasarnya dilindungi oleh negara. Tentu masih banyak lagi kisah perjuangan HAM lainnya, terutama Pernyataan Sedunia tentang HAM yang dicetuskan PBB pada 1948.


Di Indonesia, persoalan HAM ini mendapat jaminan kuat dari falsafah bangsa, yakni Pancasila. Juga merujuk kepada UUD 1945, TAP MPR No XVII/MPR/1998 dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Termasuk PerPres No. 23 Tahun 2011 tentang Ranham Indonesia 2011-2014, pada 2011 lalu.


Kendati demikian, adanya perangkat hukum ini belum menjamin pelaksanaan HAM di Indonesia berlangsung secara baik. Sebab selama ini pelanggaran HAM terjadi seolah itu hal biasa. Misal saja kekerasan di Papua, tragedi Mesuji, kasus Bima, dan pelangga- ran HAM lainnya. Ironisnya, bukannya menyelesaikan, tapi aparat negara justru sibuk berapologi atas pelanggaran HAM yang terjadi. Padahal, berat atau ringan, persoalan HAM adalah persoalan kemanusiaan dan harus dituntaskan demi menjaga hak kodrati dan martabat manusianya.


Mengutip Oliver Wendell Holmes, hukum laksana “cermin ajaib” yang tidak hanya mencerminkan kehidupan kita, tapi kehidupan semua umat manusia. Artinya, kalau hukum atau UU kita (di Indonesia) tidak mampu melindungi hak asasi manusianya, niscaya itulah cerminan atas buruknya wajah penegakan HAM kita hari ini. Lantas, haruskah, “Buruk muka cermin dibelah?”.(red)


1


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16